Langsung ke konten utama

Beban Kerja Tinggi, Ini Saran Mantan Perencana Pulubala

 

Usdar Said, Kasie PMD Kantor Camat Mootilango

Seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan dilingkungan Pemerintah memiliki tantangan tersendiri. Beban kerja yang cukup tinggi ditandai banyaknya dokumen perencanaan yang harus diselesaikan sepanjang tahun.

Belum lagi jika perencana di beberapa OPD termasuk Kecamatan juga merangkap sebagai Kasubag Keuangan. Kondisi "khusus" ini membutuhkan kesabaran dan komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan semua pekerjaan.


Penulis kali ini mewawancarai perencana senior yang belum lama ini mendapatkan promosi jabatan sebagai Kepala Seksi PMD Usdar Said. Wawancara kali ini dilaksanakan diruang kerja mantan perencana Kecamatan Pulubala ini.


Apa Kabar Pak Usdar, Selamat selamat atas dilantiknya bapak sebagai Kasie PMD


Alhamdulillah terima kasih. Untuk saya pribadi ini tantangan baru dan harus segera menyesuaikan dengan tupoksi baru


Berapa Tahun Anda berkecimpung dalam dunia perencanaan dan keuangan?

Saya dilantik menjadi Kasubag perencanaan dan keuangan pada tahun 2017. Jadi praktis 5 tahun saya bergulat dengan banyak dokumen (sambil tertawa)


Hal paling dasar dilakukan perencana apa sebenarnya?

Sebetulnya tupoksi perencana ini pada dasarnya menyiapkan semua bahan untuk penyusunan program dan kegiatan sesuai tupoksi kecamatan karena saya di kecamatan. 

Walau bisa dikerjakan sendiri menurut pengalaman saya seharusnya melibatkan banyak pihak yang ada dalam struktur kecamatan.


Sebagai seorang perencana senior, pengalaman apa yang bisa anda bagi?

Begini, sepanjang tahun kerja planner ini buanyak. salah satu penghambat penting dalam kerja ini adalah kebiasaan menumpuk pekerjaan.

Jangan pernah menumpuk pekerjaan karena tugas yang diberikan kepada perencana akan terus menerus dari pimpinan. Anda akan berhasil jika tidak menumpuk pekerjaan itu slogan saya selama menjadi perencana. (RAM)


Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

3 Cara Menghadapi Auditor BPK, Nomor 3 Paling Ampuh

  Setiap tahunnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa laporan keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.  Kewenangan BPK tersebut merupakan amanah pasal 23 ayat (5) UUD 1945.  Bagi Daerah sebetulnya audit BPK ini juga sebagai bahan evaluasi pengelolaan keuangan yang lebih baik. Karena setelah melakukan pemeriksaan BPK akan mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam 3 Buku sekaligus. Buku I: berisi opini terhadap laporan keuangan entitas yang diperiksa, laporan keuangan (audited) entitas yang diperiksa, serta gambaran umum pemeriksaan. Gambaran umum pemeriksaan terdiri dari dasar hukum, tujuan, sasaran, standar, metode, jangka waktu, objek, dan batasan pemeriksaan. Apabila publik ingin melihat opini yang diberikan BPK pada laporan keuangan, dapat dilihat pada halaman-halaman aw...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Catat Nih! Tips Menghadapi BPK Dalam Proses Audit

  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI seakan menjadi lembaga "menakutkan" dalam setiap pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah.  BPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara. Peran BPK sebagai lembaga negara yang diberi mandat oleh konstitusi untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi menjadi begitu penting dan strategis. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK menjadi "menakutkan" karena salah satu rekomendasi dalam hasil auditnya bisa berujung pada pidana. Nah, sebagai aktor pengelola keuangan perlu mengetahui tips menghadapi pemeriksaan dan apa ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Pensiun Enak

Gaji pensiun 20 juta perbulan itu bukan hanya cukup tapi banyak sekali untuk ukuran kita di Indonesia. Itu setara dengan 3 kali gaji dan TPP kasubag perencanaan dan keuangan Kabupaten Gorontalo. Seandainya gaji dan TPP Kasubag perencana sebesar itu tentu akan banyak orang kaya baru.  Gaji pensiun 20 juta itu di Prancis. Negara yang tim sepakbolanya dikalahkan Argentina di final piala Dunia 2022.  Gaji pensiunan PNS di Indonesia paling tinggi sekitar 2 jutaan saja. Bahkan Presiden dan anggota DPR tidak sebanyak itu gaji pensiunannya. Di Prancis uang sebanyak itu tidak banyak dan tidak sedikit. Terbilang cukup untuk menghidupi para pensiuanan disana. Dan yang dapat gaji pensiun bukan hanya dari pekerja pemerintahan saja tapi semua sektor ditanggung Negara. Skemanya sama dengan pengelolaan dana pensiunan di negara kita. Gaji pensiun itu dikumpul dari iuran bulanan para pekerja. 40 tahun sudah, aturan pensiunan itu dijalankan negara Napoleon Bonaparte. Hidup mereka enak dan nyaman...
Posting Komentar
Baca selengkapnya