Langsung ke konten utama

DPPA Gelar Rapat Persiapan Penilaian APE Bersama Camat Se Kabupaten Gorontalo

 

Rapat persiapan penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE), Rabu (4/10)

Limboto - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Gorontolo terus mematangkan kesiapan Kabupaten Gorontalo dalam rangka penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2023 dengan  menggelar rapat bersama Camat se Kabupaten Gorontalo bertempat diruang Dilito Bapelitbangda, Rabu (4/10).

Plt Kepala Dinas PPPA Kabupaten Gorontalo Zescamelya Uno dalam sambutannya mengharapkan partisipasi penuh dari para Camat dalam penilaian APE tahun ini. " Partisapasi dari bapak ibu (Camat-red) kami sangat harapkan karena tahun lalu Kabupaten meraih posisi ke 2 tingkat Nasional pada kategori mentor,," ujar Zescamelya

Dijelaskannya, APE adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Kementerian atau Lembaga Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota atas komitmennya dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan serta memenuhi kebutuhan anak. Proses penilaian akan melibatkan tim dari lintas kementerian, akademisi, dan lembaga independen lainnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan DPPPA Kabupaten Gorontalo Vera Vebrianti Luawo mengatakan penilaian penghargaan APE ini mengacu pada 10 indikator yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa. 

"Indikator penilaian ini selain memiliki dokumen pendukung yang harus dipenuhi, juga dibuktikan dengan foto atau video kegiatan, " Kata Vera.

Dengan menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Kabupaten Gorontalo, DPPPA menargetkan seluruh dokumen yang menjadi pendukung penilaian APE akan selesai pekan depan.

"Insha Allah Senin pekan depan semua  dokumen yang dibutuhkan sudah kami terima," ujar Vera.

(Ram)

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

3 Cara Menghadapi Auditor BPK, Nomor 3 Paling Ampuh

  Setiap tahunnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa laporan keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.  Kewenangan BPK tersebut merupakan amanah pasal 23 ayat (5) UUD 1945.  Bagi Daerah sebetulnya audit BPK ini juga sebagai bahan evaluasi pengelolaan keuangan yang lebih baik. Karena setelah melakukan pemeriksaan BPK akan mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam 3 Buku sekaligus. Buku I: berisi opini terhadap laporan keuangan entitas yang diperiksa, laporan keuangan (audited) entitas yang diperiksa, serta gambaran umum pemeriksaan. Gambaran umum pemeriksaan terdiri dari dasar hukum, tujuan, sasaran, standar, metode, jangka waktu, objek, dan batasan pemeriksaan. Apabila publik ingin melihat opini yang diberikan BPK pada laporan keuangan, dapat dilihat pada halaman-halaman aw...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Catat Nih! Tips Menghadapi BPK Dalam Proses Audit

  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI seakan menjadi lembaga "menakutkan" dalam setiap pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah.  BPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara. Peran BPK sebagai lembaga negara yang diberi mandat oleh konstitusi untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi menjadi begitu penting dan strategis. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK menjadi "menakutkan" karena salah satu rekomendasi dalam hasil auditnya bisa berujung pada pidana. Nah, sebagai aktor pengelola keuangan perlu mengetahui tips menghadapi pemeriksaan dan apa ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Pensiun Enak

Gaji pensiun 20 juta perbulan itu bukan hanya cukup tapi banyak sekali untuk ukuran kita di Indonesia. Itu setara dengan 3 kali gaji dan TPP kasubag perencanaan dan keuangan Kabupaten Gorontalo. Seandainya gaji dan TPP Kasubag perencana sebesar itu tentu akan banyak orang kaya baru.  Gaji pensiun 20 juta itu di Prancis. Negara yang tim sepakbolanya dikalahkan Argentina di final piala Dunia 2022.  Gaji pensiunan PNS di Indonesia paling tinggi sekitar 2 jutaan saja. Bahkan Presiden dan anggota DPR tidak sebanyak itu gaji pensiunannya. Di Prancis uang sebanyak itu tidak banyak dan tidak sedikit. Terbilang cukup untuk menghidupi para pensiuanan disana. Dan yang dapat gaji pensiun bukan hanya dari pekerja pemerintahan saja tapi semua sektor ditanggung Negara. Skemanya sama dengan pengelolaan dana pensiunan di negara kita. Gaji pensiun itu dikumpul dari iuran bulanan para pekerja. 40 tahun sudah, aturan pensiunan itu dijalankan negara Napoleon Bonaparte. Hidup mereka enak dan nyaman...
Posting Komentar
Baca selengkapnya