Langsung ke konten utama

MTQ Kabupaten Gorontalo Resmi Ditutup, Wabup Hendra Beri Bonus 10 Juta

 

Wakil Bupati Gorontalo saat menutup secara resmi MTQ Kabupaten Gorontalo di Gedung Kasmat Lahay, Jum'at (26/4)


Limboto - Sebagai bentuk apresiasi atas penampilan talenta-talenta berbakat dalam MTQ Kabupaten Gorontalo, Wakil Bupati Gorontalo memberikan bonus dari kantong pribadi sejumlah 10 juta rupiah bagi juara umum.

"Untuk juara umum saya kasih bonus 10 juta," Kata Hendra saat memberi sambutan dalam penutupan MTQ Kabupaten Gorontalo di Gedung Kasmat Lahay, Jumat, (26/4)

Selain memberi bonus untuk juara umum Hendra juga membeli hasil kaligrafi para juara senilai 1,5 juta. Bonus yang diberikan diharapkan dapat memotivasi para peserta untuk meningkatkan kemampuan sehingga bisa mengharumkan nama Kabupaten Gorontalo baik ditingkat Provinsi maupun di Gorontalo.

Pada kesempatan itu pula, Hendra yang juga ketua LPTQ Kabupaten Gorontalo memberikan apresiasi kepada panitia, para tim juri yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

"Terima kasih saya ucapkan kepada panitia yang telah mendedikasikan waktunya sehingga acara ini berjalan dengan aman sukses dan lancar," ujarnya.

Setelah MTQ Kabupaten Gorontalo selesai, selanjutnya Wabup berharap pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi dimana Kabupaten Gorotalo sebagai tuan rumah juga bisa berlangsung dengan sukses sebagaimana pelaksanaan MTQ Kabupaten (Ram)









Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

3 Cara Menghadapi Auditor BPK, Nomor 3 Paling Ampuh

  Setiap tahunnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa laporan keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.  Kewenangan BPK tersebut merupakan amanah pasal 23 ayat (5) UUD 1945.  Bagi Daerah sebetulnya audit BPK ini juga sebagai bahan evaluasi pengelolaan keuangan yang lebih baik. Karena setelah melakukan pemeriksaan BPK akan mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam 3 Buku sekaligus. Buku I: berisi opini terhadap laporan keuangan entitas yang diperiksa, laporan keuangan (audited) entitas yang diperiksa, serta gambaran umum pemeriksaan. Gambaran umum pemeriksaan terdiri dari dasar hukum, tujuan, sasaran, standar, metode, jangka waktu, objek, dan batasan pemeriksaan. Apabila publik ingin melihat opini yang diberikan BPK pada laporan keuangan, dapat dilihat pada halaman-halaman aw...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Catat Nih! Tips Menghadapi BPK Dalam Proses Audit

  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI seakan menjadi lembaga "menakutkan" dalam setiap pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah.  BPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara. Peran BPK sebagai lembaga negara yang diberi mandat oleh konstitusi untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi menjadi begitu penting dan strategis. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK menjadi "menakutkan" karena salah satu rekomendasi dalam hasil auditnya bisa berujung pada pidana. Nah, sebagai aktor pengelola keuangan perlu mengetahui tips menghadapi pemeriksaan dan apa ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Pensiun Enak

Gaji pensiun 20 juta perbulan itu bukan hanya cukup tapi banyak sekali untuk ukuran kita di Indonesia. Itu setara dengan 3 kali gaji dan TPP kasubag perencanaan dan keuangan Kabupaten Gorontalo. Seandainya gaji dan TPP Kasubag perencana sebesar itu tentu akan banyak orang kaya baru.  Gaji pensiun 20 juta itu di Prancis. Negara yang tim sepakbolanya dikalahkan Argentina di final piala Dunia 2022.  Gaji pensiunan PNS di Indonesia paling tinggi sekitar 2 jutaan saja. Bahkan Presiden dan anggota DPR tidak sebanyak itu gaji pensiunannya. Di Prancis uang sebanyak itu tidak banyak dan tidak sedikit. Terbilang cukup untuk menghidupi para pensiuanan disana. Dan yang dapat gaji pensiun bukan hanya dari pekerja pemerintahan saja tapi semua sektor ditanggung Negara. Skemanya sama dengan pengelolaan dana pensiunan di negara kita. Gaji pensiun itu dikumpul dari iuran bulanan para pekerja. 40 tahun sudah, aturan pensiunan itu dijalankan negara Napoleon Bonaparte. Hidup mereka enak dan nyaman...
Posting Komentar
Baca selengkapnya