Langsung ke konten utama

Action Plan Dipermantap, Bagian Ortala Lakukan Evaluasi

 

Monitoring dan Evaluasi Action Plan Bertempat  dQta Aja Kota Gorontalo, Selasa (7/11

KOTA GORONTALO - Untuk mempermantap rencana aksi (renaksi) progran kegiatan OPD dilingkungan Pemda Kabupaten Gorontalo, Bagian Ortala melaksanakan monitoring dan evaluasi bertempat di restauran d'Qta Aja Kota Gorontalo Selasa (7/11).

Asisten III Darwan Usman dalam sambutannya mengharapkan kegiatan ini bisa dimaksimalkan sehingga rencana aksi bisa dievaluasi dan dilakukan perbaikan. 

Dalam wejangannya, pria yang pernah manjabat Kadis PMD ini mengatakan pengelola data Sakip yang juga perencana harus bisa merealisasikan apa yang telah direncanakan.

" Kerjakan apa yang telah direncanakan. Yang membuat sulit itu apa yang dikerjakan keluar dari yang telah direncanakan," kata Darwan.

Pemkab sendiri, lanjutnya, telah menargetkan nila BB tahun depan untuk nilai Sakip sehingga kegiatan kali ini adalah kegiatan penting dilaksanakan.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Plt Kabag Ortala Jesse Kojongkam mengatakan kegiatan kali ini akan dilaksanakan seharian untuk mempermantap format evaluasi dan monitoring renaksi.

Kasubag Perencanaan Kecamatan Batudaa Pantai Umar Hulopi mengatakan kegiatan kali ini cukup baik dilaksanakan apalagi ada beberapa perbedaan dengan format evaluasi renaksi sebelumnya.

"Sangat baik. Format evaluasinya lebih bisa mendeteksi rencana aksi yang tidak memenuhi target baik kinerja dan anggarannya," kata Umar antusias.

(ram)


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

3 Cara Menghadapi Auditor BPK, Nomor 3 Paling Ampuh

  Setiap tahunnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa laporan keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.  Kewenangan BPK tersebut merupakan amanah pasal 23 ayat (5) UUD 1945.  Bagi Daerah sebetulnya audit BPK ini juga sebagai bahan evaluasi pengelolaan keuangan yang lebih baik. Karena setelah melakukan pemeriksaan BPK akan mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam 3 Buku sekaligus. Buku I: berisi opini terhadap laporan keuangan entitas yang diperiksa, laporan keuangan (audited) entitas yang diperiksa, serta gambaran umum pemeriksaan. Gambaran umum pemeriksaan terdiri dari dasar hukum, tujuan, sasaran, standar, metode, jangka waktu, objek, dan batasan pemeriksaan. Apabila publik ingin melihat opini yang diberikan BPK pada laporan keuangan, dapat dilihat pada halaman-halaman aw...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Catat Nih! Tips Menghadapi BPK Dalam Proses Audit

  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI seakan menjadi lembaga "menakutkan" dalam setiap pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah.  BPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara. Peran BPK sebagai lembaga negara yang diberi mandat oleh konstitusi untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi menjadi begitu penting dan strategis. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK menjadi "menakutkan" karena salah satu rekomendasi dalam hasil auditnya bisa berujung pada pidana. Nah, sebagai aktor pengelola keuangan perlu mengetahui tips menghadapi pemeriksaan dan apa ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Pensiun Enak

Gaji pensiun 20 juta perbulan itu bukan hanya cukup tapi banyak sekali untuk ukuran kita di Indonesia. Itu setara dengan 3 kali gaji dan TPP kasubag perencanaan dan keuangan Kabupaten Gorontalo. Seandainya gaji dan TPP Kasubag perencana sebesar itu tentu akan banyak orang kaya baru.  Gaji pensiun 20 juta itu di Prancis. Negara yang tim sepakbolanya dikalahkan Argentina di final piala Dunia 2022.  Gaji pensiunan PNS di Indonesia paling tinggi sekitar 2 jutaan saja. Bahkan Presiden dan anggota DPR tidak sebanyak itu gaji pensiunannya. Di Prancis uang sebanyak itu tidak banyak dan tidak sedikit. Terbilang cukup untuk menghidupi para pensiuanan disana. Dan yang dapat gaji pensiun bukan hanya dari pekerja pemerintahan saja tapi semua sektor ditanggung Negara. Skemanya sama dengan pengelolaan dana pensiunan di negara kita. Gaji pensiun itu dikumpul dari iuran bulanan para pekerja. 40 tahun sudah, aturan pensiunan itu dijalankan negara Napoleon Bonaparte. Hidup mereka enak dan nyaman...
Posting Komentar
Baca selengkapnya